PPKN4404 Pendidikan Politik
Rangkuman Mata Kuliah
MODUL 1TEORI DAN KONSEP DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Teori dan Tujuan Pendidikan
Teori, tujuan dan proses pendidikan merupakan pengejawantahan kodrat manusia makhluk Tuhan yang butuh pendidikan, bias dididik dan berwatak didik. Baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat manusia memiliki pembawaan lingkungan dan pengalaman yang bisa diluruskan oleh pendidikan untuk mencapai tujuan. Sistem pendidikan secara normatif ditentukan oleh negara/pemerintah, karena negara sangat berkepentingan untuk mendidik bangsa agar menjadi warga negara yang produktif, baik dan patriot serta sejahtera.
Pendidikan usia dini sangat diperlukan agar dapat melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang tidak mendidik. Begitu pula definisi tentang tujuan pendidikan harus lebih tegas dan konkret.
Kegiatan Belajar 2Refleksi dan Gagasan Pendidikan Politik dalam Isu Kontemporer
Pendidikan politik dalam era Orde Baru memiliki landasan hukum yang kuat dengan lahirnya Inpres Nomor 2 tahun 1982 yang memiliki urgensi tinggi sebagai suatu political will dari penguasa/geresi pendahulu. Pelaksanaannya disambut oleh seluruh Ormas, Orpol, OKP, Ormah dan masyarakat pelajar. Penanganannya sering menghadapi kendala biaya, waktu, materi, tempat dan skala prioritas.
Banyak OKP yang sengaja dalam ketergantungan dalam biaya dan prioritas hingga program itu kurang mencapai tujuan. Pendidikan politik yang konkret dan terarah, jujur terbuka dan demokratis. Unsur keadilan dalam kepentingan umum perlus sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya.
Para elit politik, parpol dan OKP serta siapapun yang mencintai negara Republik kita ini perlu membina persepsi yang sama yang dinamis tapi produktif bagi kesejahteraan bangsa secara, langkah atau fikiran yang emosional semata-mata harus dibawa ke kepentingan bangsa seperti niat "Moratorium Politik" yang sungguh-sungguh.
MODUL 2TEORI DAN KONSEP ILMU POLITIK
Kegiatan Belajar 1Teori Politik
Politik adalah segala urusan yang berkenaan dengan negara termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.
Menurut sejarah perkembangan ilmu politik, kajian politik telah diawali sejak zaman Romawi Kuno. Hal ini terbukti dari hasil karya filosof, seperti Plato dan Aristoteles. Dalam perkembangan selanjutnya karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru, memasuki abad kesembilan belas sampai abad kedua puluh ilmu politik telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.
Sejalan dengan perkembangannya menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan, telah lahir berbagai pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu politik.
Pendekatan yang digunakan pada zaman Romawi Kuno dan masa abad pertengahan adalah pendekatan Tradisional, yakni pendekatan yang menganalisis politik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Sedangkan memasuki abad kesembilan belas dan kedua puluh, pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu politik adalah pendekatan Behavioral dan Postbehavioral.
Dengan berkembangnya ilmu politik menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sarjana ilmu politik telah berusaha menentukan ruang lingkup atau bidang-bidang ilmu politik. Terdapat banyak sekali bidang-bidang ilmu politik itu, namun secara garis besarnya kita dapat menggolongkan dalam empat bagian yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai/golongan dan pendapat umum, serta hubungan internasional.
Adapun mengenai teori ilmu politik itu sendiri terbagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu teori politik yang mendasarkan teorinya pada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat serta teori politik yang dalam teorinya mengesampingkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut.
Kegiatan Belajar 2Konsep Ilmu Politik
Konsep adalah kata atau ungkapan yang diasosiasikan dengan sifat atau bentuknya yang tak bisa dilepaskan. Dapat juga dikatakan bahwa konsep merupakan istilah yang menerangkan sesuatu. Pemahaman dan penggunaan akan suatu konsep dengan tepat sangat tergantung pada pemahaman akan sifat atau bentuknya tak terlepaskan tadi sebagaimana kita mendefinisikan atau memakai kata tersebut.
Pemaknaan terhadap suatu kata dapat dilakukan berdasarkan makna denotatif atau makna yang sebenarnya (makna/arti kata yang terdapat dalam kamus), maupun secara konotatif.
Jadi konsep politik merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu politik. Konsep konsep tersebut antara lain: negara, kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, konflik, ditribusi nilai, dan sebagainya. Berdasarkan konsep-konsep tersebut kita dapat menelaah berbagai aspek-aspek politik.
Dari pembahasan tentang konsep-konsep politik kita dapat meninjau bahwa suatu konsep selalu terkait dengan konsep-konsep lainnya. Misalnya, mempelajari konsep kekuasaan akan dan selalu berhubungan dengan konsep negara, karena negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas nama masyarakat. Berhubungan pula dengan konsep kebijakan, karena kebijakan biasanya ditentukan berdasarkan kekuasaan negara. Begitu pula terhadap konsep-konsep lainnya. Dengan demikian mempelajari sebuah konsep politik akan dapat pula meneropong konsep-konsep politik lainnya.
Pemahaman akan konsep dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu politik merupakan hal yang sangat pentmg. Hal ini disebabkan oleh konsep selain dapat dipergunakan untuk menelaah politik, konsep dapat bula berfungsi untuk menyusun suatu generalisasi, dan apabila generalisasi ini telah teruji kebenarannya melalui metode ilmiah akan melahirkan sesuatu yang dinamakan teori. Hal ini sangat penting bagi perkembangan disiplin ilmu politik itu sendiri.
MODUL 3HAKIKAT, ASAS, DAN TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Hakikat Pendidikan Politik
Pendidikan mengandung pengertian suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar ia (anak didik) menjadi dewasa. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan pendapat A, Kosasih Djahiri (1983:3) yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang terorganisasi, berencana, dan berlangsung kontinyu ke arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya.
Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideolegi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Hakikat pendidkan politik sebagaimana telah ditegaskan dalam Tap No. II/MMPR/1978 adalah untuk meningkatkan kesadaran rakyat atau warga negara akan hak dan kewajiban. Sehingga setiap wagra negara diharapkan memiliki pengertian dan kesadaran politik yang didasari oleh filsafat negara, cita-cita dan pandangan hidup bangsa.
Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan mampu menumbuhkan pengertian yang mendalam terhadap dasar ilsafat negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan perasaan cinta tanah air, kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab.
Kegiatan Belajar 2Asas dan Tujuan Pendidikan Politik
Landasan pokok penyelengaraan pendidikan politik bagi generasi muda menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:
Landasan ideologi adalah Pancasila.
Landasan konstitusional adalah UD 1945.
Landasan operasional adalah GBHN.
Landasan histori adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Asas pendidikan politik adalah prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan politik. Asas ini didasarkan atas prinsip yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. Adapun asas-asas pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut seperti tercantum dalam Inpres No. 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut:
Asas Umum.
Asas Demokrasi.
Asas Keterpaduan.
Asas Manfaat.
Asas bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
Asas Aman.
MODUL 4URGENSI DAN STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Urgensi Pendidikan Politik
Alasan pentingnya pendidikan politik dapat dilihat dari kenyataan sejarah bangsa Indonesia dan kondisi nyata yang ada pada masyarakat saat ini. Dilihat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, dalam tubuh bangsa kita pernah terjadi pertentangan yang hampir membawa bangsa Indonesia pada jurang kehancuran, terutama pertentangan ideologi, kepentingan dan SARA.
Dilihat dari kondisi nyata yang ada di masyarakat, pentingnya pendidikan politik disebabkan karena pada masyarakat masih terdapat gambaran-ganggapan yang keliru tentang politik. Politik sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang kotor, penuh polusi, pertentangan dan kecurangan yang seringkali membuat masyarakat takut berkiprah dalam kegiatan politik.
Adapun alasan mengenai pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah, sebagai berikut.
Tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah karena berlangsung secara sendiri-sendiri dan bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, bahkan sangat mungkin bertentangan.
Akibat tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah, disebabkan karena hal-hal tadi. Bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit, yakni pada masa Orde Lama dengan timbulnya berbagai pertentangan, baik pertentangan politik (ideologi), kepentingan dan SARA.
Pengaruh dari luar terhadap ideologi Pancasila yang berasal dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang menganut paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Sedangkan, alasan pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan oleh Hasan Habib yakni:
keterlantaran pendidikan politik dalam keluarga,
adanya pengaruh menyimpang dari kawan sepermainan,
kurangnya partisipasi politik masyarakat yang otonom,
nilai lebih pengaruh guru/pembina.
Kontribusi dari pendidikan politik yang menyebabkan pendidikan penting, yakni dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal-hal yang penting) urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tingginya kesadaran politik seseorang/masyarakat selanjutnya akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, yakni keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, terutama keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah serta menyeleksi para pejabat yang akan duduk dalam pemerintahan. Kegiatan tersebut misalnya dilakukan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi terbuka, menulis artikel yang isinya mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan berbagai kegiatan lainnya.
Kegiatan Belajar 2Strategi Pendidikan Politik
Strategi merupakan kumpulan sejumlah cara/metode dalam melaksanakan/ mengerjakan sesuatu. Jadi, strategi pendidikan politik adalah sekumpulan cara atau metode dalam melaksanakan pendidikan.
Untuk menentukan strategi pendidikan politik terlebih dahulu harus dipahami beberapa dasar umum pembelajaran yang harus diciptakan oleh guru/pembina dalam proses belajar. Dasar-dasar umum tersebut menurut A. Kosasih Djahiri (1985:31-39) adalah sebagai berikut.
Pengajaran hendaknya bersifat siswa sentris.
Pengajaran hendaknya bersifat humanistik.
Pengajaran hendaknya menerapkan asas CBSA.
Pengajaran hendaknya menerapkan asas multi metode, media dan multi evaluasi.
Di samping memperhatikan dasar-dasar tersebut, pelaksanaan pendidikan politik juga harus memperhatikan tahap pendidikan politik itu sendiri. Menurut Nu'man Somantri (1993:23), berdasarkan tekanannya ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu:
Patriotic/Tradisional political education
Institutional political education
Behavioristic political education
Dalam kaitannya sebagai pendidikan nilai, pola pembinaan/pengajaran pendidikan politik dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam pengajaran afektif. Pendekatan dalam pengajaran afektif menurut Douglas Superka (A. Kosasih Djahiri 1985:39-42), yaitu: evocation approach atau pendekatan evokasi, pendekatan inculcation atau pendekatan sugesti terarah, pendekatan awareness atau pendekatan kesadaran, pendekatan moral reasoning atau menentukan kejelasan moral, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan kesepakatan atau comitmen, dan pendekatan mempersatukan mengintegrasi diri Anda dengan lingkungan riil (union approach).
Setelah ditentukan pendekatan yang digunakan selanjutnya dipilih beberapa metode yang tepat digunakan selanjutnya dipilih beberapa metode yang tepat digunakan. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, penugasan, analisis nilai dan berbagai jenis metode lainnya.
MODUL 5PENDEKATAN DAN SUASANA PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Pendekatan Pendidikan Politik
Pendidikan politik pada hakikatnya adalah suatu rangkaian usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya atau tingkah lakunya itu selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu ditempuh berbagai cara mendekati ke arah sana. Secara umum untuk mencapai tujuan tersebut dalam pendidikan politik menggunakan dua pendekatan pokok, yaitu:
Pendekatan Pembinaan Pada tahap Pembinaan ini pendidikan politik diprakarsai oleh Pemerintah dan kepemimpinan nasional, generasi muda ditempatkan sebagai objek pembinaan. Pendekatan pembinaan ini khususnya diterapkan bagi generasi muda yang berusia sampai 17 tahun.
Pendekatan Pengembangan Pada tahap ini pendidikan politik diprakarsai oleh jajaran generasi muda itu sendiri artinya generasi muda sebagai subjek. Kewajiban pemerintah hanya menciptakan iklim yang menyenangkan bagi pelaksanaan pengembangan tersebut, pemerintah di sini hanya sebagai fasilitator. Pendekatan pengembangan ini terutama diterapkan pada generasi muda yang berusia delapan belas sampai tigapuluh tahun. Sedangkan yang menjadi sasaran dari pembinaan pendidikan politik itu sendiri, secara esensial terdapat dua sasaran yaitu:
generasi muda itu sendiri,
lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.
Dalam rangka melaksanakan dua pendekatan pokok tersebut di atas, maka ditempuh beberapa jalur pelaksanaan pendidikan politik yaitu:
kelompok jalur utama, yang mencakup:
jalur keluarga,
jalur generasi muda
kelompok jalur penunjang, yang mencakup:
jalur sekolah
jalur masyarakat
jalur koordinasi, artinya berabagai lembaga atau instansi yang memiliki program kepemudaan bergabung menjadi satu duduk sebagai anggota Pembina, sehingga terdapat koordinasi yang baik antarinstansi tersebut.
Kegiatan Belajar 2Suasana Pendidikan Politik
Dalam rangka optimalisasi proses pendidikan politik pada hakikatnya telah berjalan secara alami dalam dalam proses sosialisasi politik, perlu diciptakan suatu keadaan/ kondisi/iklim atau suasana yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya hal-hal berikut.
Contoh dan keteladanan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan politik, artinya untuk menciptakan suatu generasi yang sadar akan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara haruslah diawah oleh kesadaran dari generasi sebelumnya atau generasi yang mewarisinya.
Pendidikan politik bukanlah monopili pemerintah sebab tanpa campur tangan pemerintah pun, proses pendidikan politik telah berjalan secara alami dalam kehidupan pergaulan masyarakat atau sosialisasi politik. Lain dari itu monopoli hanya akan menciptakan sikap antipati dari masyarakat.
Suasana yang harus tercipta agar pendidikan mampu meningkatkan kesadaran rakyat adalah:
sikap keterbukaan dalam politik antara pemerintah dengan rakyat,
pengembangan lembaga politik dan pemerintahan,
institusionalisasi lembaga politik dan pemerintahan dan pemerintahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat,
keterbukaan masyarakat terhadap gerak sosial ekonomi baik secara vertikal maupun horisontal,
keteladanan para pemuka masyarakat dan kepemimpinan nasional,
perasaan ikut memiliki terhadap program pendidikan politik di atas tersebut diharapkan pendidikan politik dapat berhasil guna sehingga betul-betul meningkatkan kesadaran warga negara.
MODUL 6ORIENTASI DAN MEKANISME PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Orientasi Pendidikan Politik
Orientasi pendidikan politik sebagaimana halnya pembinaan dan pengembangan generasi muda pada hakikatnya memiliki keselarasan dan keutuhan dengan orientasi hidup manusia, yakni:
orientasi ke atas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah hidup Pancasila. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini adalah pengembangan warga negara sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bertaqwa dan beriman kepadaNya serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam segala aspek kehidupan serta berbudi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma Pancasila.
orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini mengacu pada pengembangan dan pembinaan warga negara sebagai insan biologis, insan intelek dan kejiwaan serta insan kerja guna mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan jasmani dan rohani agar dapat memberikan prestasi dan manfaat yang semaksimal mungkin dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian pendidikan politik kaitannya dengan pengembangan warga negara sebagi insan biologis, dan insan intelek serta insan kejiwaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:
manusia memiliki dorongan untuk menyatakan diri.
manusia memiliki dorongan untuk mempertahankan jenis dan generasinya.
manusia memiliki dorongan untuk menyatakan dirinya.
orientasi ke luar terhadap lingkungan. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini terbagi dalam dua bagian, yakni pendidikan politik yang berorientasi kepada lingkungan budaya, sosial dan alam, dan pendidikan politik yang berorientasi terhadap masa depan.
Pendidikan politik yang berorietasi terhadap lingkungan (sosial, budaya dan alam) ditujukan dalam rangka pembentukan warga negara sebagai insan sosial budaya, insan sosial politik dan insan sosial ekonomi. Sedangkan pendidikan politik yang berorientasi ke masa depan ditujukan untuk menumbuhkembangkan warga negara yang mempunyai kepekaan terhadap masa depan. Kepekaan tersebut diharapkan dapat melahirkan antisipasi, mawas diri, kreatif, kritis dan konstruktif serta menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan pembangunan nasional dan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.
Kegiatan Belajar 2Mekanisme Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikkan nilai, moral dan sikap. Oleh karena itu, mekanisme pendidikan politik memiliki keterkaitan dengan perkembangan moral seseorang. Berdasarkan kajian tentang perkembangan moral seseorang mekanisme pendidikan politik dapat diuraikan sebagai berikut.
Pendidikan politik harus diberikan sedini mungkin sejak usia kanak-kanak dengan membiasakan anak-anak memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada usia kanak-kanak masih mudah dibentuk sikap dan kebiasaan perilaku. Kebiasaan yang tertanam dalam diri anak biasanya akan terbawa hingga anak dewasa bahkan hingga akhir hayatnya.
Memasuki anak usia wajib pendidikan dasar, terutama usia anak atau setaraf SD dan SLTP, anak sudah diberikan pengetahuan yang bersifat konkret dan yang tidak terlalu menuntut kemampuan intelektual yang tinggi serta pemahaman akan nilai-nilai tertentu.
Pada usia seseorang telah memasuki atau setarap pendidikan menengah ke atas setingkat SLTA ke atas, pada jenjang itu bobot pendidikan politik harus sudah menyentuh tingkat intelektual yang tinggi, seperti menganalisis, memahami, menginternalisasi, menerapkan hal-hal yang abstrak dan sebagainya.
Dari urian tersebut, dapat diambil beberapa prinsip-prinsip pokok dalam mekanisme pendidikan politik, di antaranya;
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang dianggap mudah ke hal-hal yang dianggap sukar,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang bersifat rumit,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang dirasakan langsung manfaatnya oleh peserta didik ke hal-hal yang kurang dirasakan langsung kebermanfaatnya, dan
pendidikan politik diberikan sesuai dengan harapan peserta didik, keluarga, ke hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.
Hubungannya dengan lingkungan pendidikan, mekanisme pendidikan politik dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang ketiga harus memiliki keterkaitan atau persepsi yang sama. Lingkungan pendidikan sekolah harus merupakan kelanjutan dari lingkungan pendidikan keluarga, begitu pula lingkungan pendidikan masyarakat harus merupakan kelanjutan atau saling melengkapi bagi lingkungan pendidikan yang lainnya.
MODUL 7STRUKTUR JALUR DAN MODEL PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Struktur Pendidikan Politik
Pendidikan Politik di Indonesia merupakan rangkaian usaha untuk memantapkan dan meningkatkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik merupakan sarana untuk melestarikan Pancasila serta UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan politik ditinjau dari konteks pembinaan generasi muda merupakan pengejawantahan amanat rakyat melalui wakil-wakilnya dalam bentuk ketetapan tersebut yang mengisyaratkan pentingnya pendididkan politik dalam rangka peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Atas dasar Ketetapan MPR itulah Pemerintah, dalam hal ini Presiden RI membuat Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Badan ini bertugas mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda, termasuk di dalamnya pelaksanaan pendidikan politik. Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden, yakni Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda.
Struktur pengkoordinasiannya diwujudkan dalam satu sistem pengkoordinasian tunggal dalam satu Badan koordinasi di mana secara lintas sektoral beberapa departemen pemerintah yang memiliki program-program kepemudaan atau generasi muda dapat menetapkan kebijakan-kebijakan secara terpadu. Sistem pengkoordinasian tunggal tersebut diberi nama Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Generasi Muda. Badan ini dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Pengendali Koordinasi Pembinaan Generasi Muda yang dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Pemuda atau yang dikenal dengan istilah Menteri Pemuda dan Olahraga.
Struktur pelaksanaan pendidikan politik dilihat dari usia kelompok sasaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yakni kelompok generasi muda yang berusia 0-17 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok ini didasarkan pendekatan pembinaan. Di mana dalam pendekatan ini, pendidikan politik diprakarsai pemerintahan dan kepemimpinan sosial, sedangkan peserta didik (anak/siswa) berperan sebagai objek yang dibina. Sedangkan kelompok yang kedua adalah generasi muda yang berusia 18-30 tahun. Pendidikan politik terhadap generasi muda kelompok ini menggunakan pendekatan pengembangan, yakni generasi muda itu sendiri yang memprakarsai pendidikan politik. Struktur pendidikan politik dilihat dari bahan pendidikan politik, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, bahan-bahan pendidikan politik meliputi:
penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara,
kehidupan dan kerukunan hidup beragama,
motivasi berprestasi,
pengamalan kesamaan hak dsan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia,
pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik,
kepercayaan kepada pemerintah,
kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan.
Kegiatan Belajar 2Jalur Pendidikan Politik Jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda yang digunakan dalam pendidikan politik dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni:
Kelompok Jalur Utama
Kelompok Jalur Penunjang, dan
Kelompok Jalur Koordinasi
KELOMPOK JALUR UTAMA Jalur pendidikan politik yang termasuk kelompok jalur utama, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah, sebagai berikut
Kelompok Jalur Keluarga Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan atau yang berperan sebagai pendidik dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur keluarga adalah orang tua dan anggota keluarga terdekat. Peranan keluarga ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak, hal ini dikarenakan pendidikan dalam keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan terutama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup.
Kelompok Jalur Generasi Muda Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan melalui organisasi pemuda. Adapun organisasi kepemudaan yang ada dibagi dalam 3 jalur, yakni:
Jalur SLTP dan SLTA melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Jalur Kampus atau Perguruan Tinggi yakni melalui organisasi mahasiswa intrauniversitas, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
Jalur Kepemudaan. Yang termasuk dalam jalur ini antara lain
KNPI sebagai wadah komunikasi antara generasi muda.
Pramuka
Organisasi mahasiswa ekstrauniversitas, misalnya Himpunan Mahasiswa Islam, atau berbagai organisasi mahasiswa lainnya yang bersifat ekstrauniversitas.
Organisasi pemuda lainnya, seperti karang taruna
Kelompok minat (seperti olah raga, seni budaya, ilmiah.
Kelompok fungsional atau profesional, seperti kewiraswastaan, guru kewirausahaan, dokter, kewartawanan dan sebagainya.
Kelompok Jalur Penunjang Yang termasuk dalam kelompok jalur ini adalah:
Kelompok Jalur sekolah / Prasekolah Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan oleh guru atau pendidik dengan para pembantunya, sedangkan usaha peningkatannya diselenggarakan melalui organisasi orang tua murid, penilik atau melalui kunjungan guru ke rumah orang tua murid dan sebagainya.
Kelompok Jalur masyarakat Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda melalui jalur ini dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers dan media massa lainnya, kursus, dan lembaga diskusi serta melalui jalan yang tidak melembaga seperti pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi, pariwisata, dan pelayanan umum.
Jalur Koordinasi
Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalur pemerintah, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan GBHN yang diwujudkan sebagai berikut:
Sistem koordinasi tunggal melalui suatu badan yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 tahun 1979. Dalam badan ini berbagai departemen/instansi pemerintah yang mempunyai program kepemudaan/generasi muda duduk sebagai anggota agar dengan demikian secara lintas sektoral kebijakan pembinaan dan pengembangan generasi muda dapat terkoordinasi dengan terpadu. Badan ini dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.
Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan generasi muda di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan yang disesuaikan dengan struktur organisasi, situasi, serta kondisi setempat perwakilan yang bersangkutan. Cara kerjanya dikoordinasikan dengan departemen yang bersangkutan.
Kegiatan Belajar 3Model Pendidikan Politik
Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial politik masyarakat serta keadaan lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan politik yang memperhatikan kondisi objektif bangsa akan memberikan manfaat yang tidak sedikit dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan nasional.
Pelaksanaan pendidikan politik hendaknya diberikan dalam bentuk-bentuk dan model-model yang terbatas, baik dari segi waktu, tempat, serta jumlah pesertanya sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan diamati. Model-model pelaksanaan pendidikan politik yang dikembangkan disesuaikan dengan jalur pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, baik dalam cara maupun sarananya.
Beberapa model pendidikan politik yang dapat dilaksanakan bagi generasi muda, antara lain:
Model Keteladanan Model pendidikan politik berupa keteladan biasanya dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada jalur keluarga dan masyarakat. Dalam model ini pembina generasi muda, dalam hal ini terutama orang tua, kerabat yang lebih dewasa, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus mampu bertindak sebagai contoh/suri tauladan, sedapat mungkin setiap tindakan para pembina politik selalu mencerminkan sikap yang positif.
Model Pelatihan Untuk meningkatkan kualitas generasi muda salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan pelatihan, seperti latihan kepemimpinan siswa, latihan dasar kep
© 2008 Puslata UT. All right reserved.
Rangkuman Mata Kuliah
MODUL 1TEORI DAN KONSEP DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Teori dan Tujuan Pendidikan
Teori, tujuan dan proses pendidikan merupakan pengejawantahan kodrat manusia makhluk Tuhan yang butuh pendidikan, bias dididik dan berwatak didik. Baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat manusia memiliki pembawaan lingkungan dan pengalaman yang bisa diluruskan oleh pendidikan untuk mencapai tujuan. Sistem pendidikan secara normatif ditentukan oleh negara/pemerintah, karena negara sangat berkepentingan untuk mendidik bangsa agar menjadi warga negara yang produktif, baik dan patriot serta sejahtera.
Pendidikan usia dini sangat diperlukan agar dapat melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang tidak mendidik. Begitu pula definisi tentang tujuan pendidikan harus lebih tegas dan konkret.
Kegiatan Belajar 2Refleksi dan Gagasan Pendidikan Politik dalam Isu Kontemporer
Pendidikan politik dalam era Orde Baru memiliki landasan hukum yang kuat dengan lahirnya Inpres Nomor 2 tahun 1982 yang memiliki urgensi tinggi sebagai suatu political will dari penguasa/geresi pendahulu. Pelaksanaannya disambut oleh seluruh Ormas, Orpol, OKP, Ormah dan masyarakat pelajar. Penanganannya sering menghadapi kendala biaya, waktu, materi, tempat dan skala prioritas.
Banyak OKP yang sengaja dalam ketergantungan dalam biaya dan prioritas hingga program itu kurang mencapai tujuan. Pendidikan politik yang konkret dan terarah, jujur terbuka dan demokratis. Unsur keadilan dalam kepentingan umum perlus sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya.
Para elit politik, parpol dan OKP serta siapapun yang mencintai negara Republik kita ini perlu membina persepsi yang sama yang dinamis tapi produktif bagi kesejahteraan bangsa secara, langkah atau fikiran yang emosional semata-mata harus dibawa ke kepentingan bangsa seperti niat "Moratorium Politik" yang sungguh-sungguh.
MODUL 2TEORI DAN KONSEP ILMU POLITIK
Kegiatan Belajar 1Teori Politik
Politik adalah segala urusan yang berkenaan dengan negara termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.
Menurut sejarah perkembangan ilmu politik, kajian politik telah diawali sejak zaman Romawi Kuno. Hal ini terbukti dari hasil karya filosof, seperti Plato dan Aristoteles. Dalam perkembangan selanjutnya karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru, memasuki abad kesembilan belas sampai abad kedua puluh ilmu politik telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.
Sejalan dengan perkembangannya menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan, telah lahir berbagai pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu politik.
Pendekatan yang digunakan pada zaman Romawi Kuno dan masa abad pertengahan adalah pendekatan Tradisional, yakni pendekatan yang menganalisis politik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Sedangkan memasuki abad kesembilan belas dan kedua puluh, pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu politik adalah pendekatan Behavioral dan Postbehavioral.
Dengan berkembangnya ilmu politik menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sarjana ilmu politik telah berusaha menentukan ruang lingkup atau bidang-bidang ilmu politik. Terdapat banyak sekali bidang-bidang ilmu politik itu, namun secara garis besarnya kita dapat menggolongkan dalam empat bagian yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai/golongan dan pendapat umum, serta hubungan internasional.
Adapun mengenai teori ilmu politik itu sendiri terbagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu teori politik yang mendasarkan teorinya pada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat serta teori politik yang dalam teorinya mengesampingkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut.
Kegiatan Belajar 2Konsep Ilmu Politik
Konsep adalah kata atau ungkapan yang diasosiasikan dengan sifat atau bentuknya yang tak bisa dilepaskan. Dapat juga dikatakan bahwa konsep merupakan istilah yang menerangkan sesuatu. Pemahaman dan penggunaan akan suatu konsep dengan tepat sangat tergantung pada pemahaman akan sifat atau bentuknya tak terlepaskan tadi sebagaimana kita mendefinisikan atau memakai kata tersebut.
Pemaknaan terhadap suatu kata dapat dilakukan berdasarkan makna denotatif atau makna yang sebenarnya (makna/arti kata yang terdapat dalam kamus), maupun secara konotatif.
Jadi konsep politik merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu politik. Konsep konsep tersebut antara lain: negara, kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, konflik, ditribusi nilai, dan sebagainya. Berdasarkan konsep-konsep tersebut kita dapat menelaah berbagai aspek-aspek politik.
Dari pembahasan tentang konsep-konsep politik kita dapat meninjau bahwa suatu konsep selalu terkait dengan konsep-konsep lainnya. Misalnya, mempelajari konsep kekuasaan akan dan selalu berhubungan dengan konsep negara, karena negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas nama masyarakat. Berhubungan pula dengan konsep kebijakan, karena kebijakan biasanya ditentukan berdasarkan kekuasaan negara. Begitu pula terhadap konsep-konsep lainnya. Dengan demikian mempelajari sebuah konsep politik akan dapat pula meneropong konsep-konsep politik lainnya.
Pemahaman akan konsep dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu politik merupakan hal yang sangat pentmg. Hal ini disebabkan oleh konsep selain dapat dipergunakan untuk menelaah politik, konsep dapat bula berfungsi untuk menyusun suatu generalisasi, dan apabila generalisasi ini telah teruji kebenarannya melalui metode ilmiah akan melahirkan sesuatu yang dinamakan teori. Hal ini sangat penting bagi perkembangan disiplin ilmu politik itu sendiri.
MODUL 3HAKIKAT, ASAS, DAN TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Hakikat Pendidikan Politik
Pendidikan mengandung pengertian suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar ia (anak didik) menjadi dewasa. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan pendapat A, Kosasih Djahiri (1983:3) yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang terorganisasi, berencana, dan berlangsung kontinyu ke arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya.
Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideolegi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Hakikat pendidkan politik sebagaimana telah ditegaskan dalam Tap No. II/MMPR/1978 adalah untuk meningkatkan kesadaran rakyat atau warga negara akan hak dan kewajiban. Sehingga setiap wagra negara diharapkan memiliki pengertian dan kesadaran politik yang didasari oleh filsafat negara, cita-cita dan pandangan hidup bangsa.
Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan mampu menumbuhkan pengertian yang mendalam terhadap dasar ilsafat negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan perasaan cinta tanah air, kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab.
Kegiatan Belajar 2Asas dan Tujuan Pendidikan Politik
Landasan pokok penyelengaraan pendidikan politik bagi generasi muda menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:
Landasan ideologi adalah Pancasila.
Landasan konstitusional adalah UD 1945.
Landasan operasional adalah GBHN.
Landasan histori adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Asas pendidikan politik adalah prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan politik. Asas ini didasarkan atas prinsip yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. Adapun asas-asas pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut seperti tercantum dalam Inpres No. 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut:
Asas Umum.
Asas Demokrasi.
Asas Keterpaduan.
Asas Manfaat.
Asas bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
Asas Aman.
MODUL 4URGENSI DAN STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Urgensi Pendidikan Politik
Alasan pentingnya pendidikan politik dapat dilihat dari kenyataan sejarah bangsa Indonesia dan kondisi nyata yang ada pada masyarakat saat ini. Dilihat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, dalam tubuh bangsa kita pernah terjadi pertentangan yang hampir membawa bangsa Indonesia pada jurang kehancuran, terutama pertentangan ideologi, kepentingan dan SARA.
Dilihat dari kondisi nyata yang ada di masyarakat, pentingnya pendidikan politik disebabkan karena pada masyarakat masih terdapat gambaran-ganggapan yang keliru tentang politik. Politik sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang kotor, penuh polusi, pertentangan dan kecurangan yang seringkali membuat masyarakat takut berkiprah dalam kegiatan politik.
Adapun alasan mengenai pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah, sebagai berikut.
Tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah karena berlangsung secara sendiri-sendiri dan bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, bahkan sangat mungkin bertentangan.
Akibat tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah, disebabkan karena hal-hal tadi. Bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit, yakni pada masa Orde Lama dengan timbulnya berbagai pertentangan, baik pertentangan politik (ideologi), kepentingan dan SARA.
Pengaruh dari luar terhadap ideologi Pancasila yang berasal dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang menganut paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Sedangkan, alasan pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan oleh Hasan Habib yakni:
keterlantaran pendidikan politik dalam keluarga,
adanya pengaruh menyimpang dari kawan sepermainan,
kurangnya partisipasi politik masyarakat yang otonom,
nilai lebih pengaruh guru/pembina.
Kontribusi dari pendidikan politik yang menyebabkan pendidikan penting, yakni dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal-hal yang penting) urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tingginya kesadaran politik seseorang/masyarakat selanjutnya akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, yakni keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, terutama keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah serta menyeleksi para pejabat yang akan duduk dalam pemerintahan. Kegiatan tersebut misalnya dilakukan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi terbuka, menulis artikel yang isinya mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan berbagai kegiatan lainnya.
Kegiatan Belajar 2Strategi Pendidikan Politik
Strategi merupakan kumpulan sejumlah cara/metode dalam melaksanakan/ mengerjakan sesuatu. Jadi, strategi pendidikan politik adalah sekumpulan cara atau metode dalam melaksanakan pendidikan.
Untuk menentukan strategi pendidikan politik terlebih dahulu harus dipahami beberapa dasar umum pembelajaran yang harus diciptakan oleh guru/pembina dalam proses belajar. Dasar-dasar umum tersebut menurut A. Kosasih Djahiri (1985:31-39) adalah sebagai berikut.
Pengajaran hendaknya bersifat siswa sentris.
Pengajaran hendaknya bersifat humanistik.
Pengajaran hendaknya menerapkan asas CBSA.
Pengajaran hendaknya menerapkan asas multi metode, media dan multi evaluasi.
Di samping memperhatikan dasar-dasar tersebut, pelaksanaan pendidikan politik juga harus memperhatikan tahap pendidikan politik itu sendiri. Menurut Nu'man Somantri (1993:23), berdasarkan tekanannya ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu:
Patriotic/Tradisional political education
Institutional political education
Behavioristic political education
Dalam kaitannya sebagai pendidikan nilai, pola pembinaan/pengajaran pendidikan politik dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam pengajaran afektif. Pendekatan dalam pengajaran afektif menurut Douglas Superka (A. Kosasih Djahiri 1985:39-42), yaitu: evocation approach atau pendekatan evokasi, pendekatan inculcation atau pendekatan sugesti terarah, pendekatan awareness atau pendekatan kesadaran, pendekatan moral reasoning atau menentukan kejelasan moral, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan kesepakatan atau comitmen, dan pendekatan mempersatukan mengintegrasi diri Anda dengan lingkungan riil (union approach).
Setelah ditentukan pendekatan yang digunakan selanjutnya dipilih beberapa metode yang tepat digunakan selanjutnya dipilih beberapa metode yang tepat digunakan. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, penugasan, analisis nilai dan berbagai jenis metode lainnya.
MODUL 5PENDEKATAN DAN SUASANA PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Pendekatan Pendidikan Politik
Pendidikan politik pada hakikatnya adalah suatu rangkaian usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya atau tingkah lakunya itu selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu ditempuh berbagai cara mendekati ke arah sana. Secara umum untuk mencapai tujuan tersebut dalam pendidikan politik menggunakan dua pendekatan pokok, yaitu:
Pendekatan Pembinaan Pada tahap Pembinaan ini pendidikan politik diprakarsai oleh Pemerintah dan kepemimpinan nasional, generasi muda ditempatkan sebagai objek pembinaan. Pendekatan pembinaan ini khususnya diterapkan bagi generasi muda yang berusia sampai 17 tahun.
Pendekatan Pengembangan Pada tahap ini pendidikan politik diprakarsai oleh jajaran generasi muda itu sendiri artinya generasi muda sebagai subjek. Kewajiban pemerintah hanya menciptakan iklim yang menyenangkan bagi pelaksanaan pengembangan tersebut, pemerintah di sini hanya sebagai fasilitator. Pendekatan pengembangan ini terutama diterapkan pada generasi muda yang berusia delapan belas sampai tigapuluh tahun. Sedangkan yang menjadi sasaran dari pembinaan pendidikan politik itu sendiri, secara esensial terdapat dua sasaran yaitu:
generasi muda itu sendiri,
lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.
Dalam rangka melaksanakan dua pendekatan pokok tersebut di atas, maka ditempuh beberapa jalur pelaksanaan pendidikan politik yaitu:
kelompok jalur utama, yang mencakup:
jalur keluarga,
jalur generasi muda
kelompok jalur penunjang, yang mencakup:
jalur sekolah
jalur masyarakat
jalur koordinasi, artinya berabagai lembaga atau instansi yang memiliki program kepemudaan bergabung menjadi satu duduk sebagai anggota Pembina, sehingga terdapat koordinasi yang baik antarinstansi tersebut.
Kegiatan Belajar 2Suasana Pendidikan Politik
Dalam rangka optimalisasi proses pendidikan politik pada hakikatnya telah berjalan secara alami dalam dalam proses sosialisasi politik, perlu diciptakan suatu keadaan/ kondisi/iklim atau suasana yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya hal-hal berikut.
Contoh dan keteladanan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan politik, artinya untuk menciptakan suatu generasi yang sadar akan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara haruslah diawah oleh kesadaran dari generasi sebelumnya atau generasi yang mewarisinya.
Pendidikan politik bukanlah monopili pemerintah sebab tanpa campur tangan pemerintah pun, proses pendidikan politik telah berjalan secara alami dalam kehidupan pergaulan masyarakat atau sosialisasi politik. Lain dari itu monopoli hanya akan menciptakan sikap antipati dari masyarakat.
Suasana yang harus tercipta agar pendidikan mampu meningkatkan kesadaran rakyat adalah:
sikap keterbukaan dalam politik antara pemerintah dengan rakyat,
pengembangan lembaga politik dan pemerintahan,
institusionalisasi lembaga politik dan pemerintahan dan pemerintahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat,
keterbukaan masyarakat terhadap gerak sosial ekonomi baik secara vertikal maupun horisontal,
keteladanan para pemuka masyarakat dan kepemimpinan nasional,
perasaan ikut memiliki terhadap program pendidikan politik di atas tersebut diharapkan pendidikan politik dapat berhasil guna sehingga betul-betul meningkatkan kesadaran warga negara.
MODUL 6ORIENTASI DAN MEKANISME PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Orientasi Pendidikan Politik
Orientasi pendidikan politik sebagaimana halnya pembinaan dan pengembangan generasi muda pada hakikatnya memiliki keselarasan dan keutuhan dengan orientasi hidup manusia, yakni:
orientasi ke atas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah hidup Pancasila. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini adalah pengembangan warga negara sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bertaqwa dan beriman kepadaNya serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam segala aspek kehidupan serta berbudi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma Pancasila.
orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini mengacu pada pengembangan dan pembinaan warga negara sebagai insan biologis, insan intelek dan kejiwaan serta insan kerja guna mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan jasmani dan rohani agar dapat memberikan prestasi dan manfaat yang semaksimal mungkin dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian pendidikan politik kaitannya dengan pengembangan warga negara sebagi insan biologis, dan insan intelek serta insan kejiwaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:
manusia memiliki dorongan untuk menyatakan diri.
manusia memiliki dorongan untuk mempertahankan jenis dan generasinya.
manusia memiliki dorongan untuk menyatakan dirinya.
orientasi ke luar terhadap lingkungan. Pendidikan politik menurut sumbu orientasi ini terbagi dalam dua bagian, yakni pendidikan politik yang berorientasi kepada lingkungan budaya, sosial dan alam, dan pendidikan politik yang berorientasi terhadap masa depan.
Pendidikan politik yang berorietasi terhadap lingkungan (sosial, budaya dan alam) ditujukan dalam rangka pembentukan warga negara sebagai insan sosial budaya, insan sosial politik dan insan sosial ekonomi. Sedangkan pendidikan politik yang berorientasi ke masa depan ditujukan untuk menumbuhkembangkan warga negara yang mempunyai kepekaan terhadap masa depan. Kepekaan tersebut diharapkan dapat melahirkan antisipasi, mawas diri, kreatif, kritis dan konstruktif serta menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan pembangunan nasional dan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.
Kegiatan Belajar 2Mekanisme Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikkan nilai, moral dan sikap. Oleh karena itu, mekanisme pendidikan politik memiliki keterkaitan dengan perkembangan moral seseorang. Berdasarkan kajian tentang perkembangan moral seseorang mekanisme pendidikan politik dapat diuraikan sebagai berikut.
Pendidikan politik harus diberikan sedini mungkin sejak usia kanak-kanak dengan membiasakan anak-anak memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada usia kanak-kanak masih mudah dibentuk sikap dan kebiasaan perilaku. Kebiasaan yang tertanam dalam diri anak biasanya akan terbawa hingga anak dewasa bahkan hingga akhir hayatnya.
Memasuki anak usia wajib pendidikan dasar, terutama usia anak atau setaraf SD dan SLTP, anak sudah diberikan pengetahuan yang bersifat konkret dan yang tidak terlalu menuntut kemampuan intelektual yang tinggi serta pemahaman akan nilai-nilai tertentu.
Pada usia seseorang telah memasuki atau setarap pendidikan menengah ke atas setingkat SLTA ke atas, pada jenjang itu bobot pendidikan politik harus sudah menyentuh tingkat intelektual yang tinggi, seperti menganalisis, memahami, menginternalisasi, menerapkan hal-hal yang abstrak dan sebagainya.
Dari urian tersebut, dapat diambil beberapa prinsip-prinsip pokok dalam mekanisme pendidikan politik, di antaranya;
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang dianggap mudah ke hal-hal yang dianggap sukar,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang bersifat rumit,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum,
pendidikan politik diberikan dari hal-hal yang dirasakan langsung manfaatnya oleh peserta didik ke hal-hal yang kurang dirasakan langsung kebermanfaatnya, dan
pendidikan politik diberikan sesuai dengan harapan peserta didik, keluarga, ke hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.
Hubungannya dengan lingkungan pendidikan, mekanisme pendidikan politik dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang ketiga harus memiliki keterkaitan atau persepsi yang sama. Lingkungan pendidikan sekolah harus merupakan kelanjutan dari lingkungan pendidikan keluarga, begitu pula lingkungan pendidikan masyarakat harus merupakan kelanjutan atau saling melengkapi bagi lingkungan pendidikan yang lainnya.
MODUL 7STRUKTUR JALUR DAN MODEL PENDIDIKAN POLITIK
Kegiatan Belajar 1Struktur Pendidikan Politik
Pendidikan Politik di Indonesia merupakan rangkaian usaha untuk memantapkan dan meningkatkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik merupakan sarana untuk melestarikan Pancasila serta UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan politik ditinjau dari konteks pembinaan generasi muda merupakan pengejawantahan amanat rakyat melalui wakil-wakilnya dalam bentuk ketetapan tersebut yang mengisyaratkan pentingnya pendididkan politik dalam rangka peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Atas dasar Ketetapan MPR itulah Pemerintah, dalam hal ini Presiden RI membuat Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Badan ini bertugas mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda, termasuk di dalamnya pelaksanaan pendidikan politik. Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden, yakni Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda.
Struktur pengkoordinasiannya diwujudkan dalam satu sistem pengkoordinasian tunggal dalam satu Badan koordinasi di mana secara lintas sektoral beberapa departemen pemerintah yang memiliki program-program kepemudaan atau generasi muda dapat menetapkan kebijakan-kebijakan secara terpadu. Sistem pengkoordinasian tunggal tersebut diberi nama Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Generasi Muda. Badan ini dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Pengendali Koordinasi Pembinaan Generasi Muda yang dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Pemuda atau yang dikenal dengan istilah Menteri Pemuda dan Olahraga.
Struktur pelaksanaan pendidikan politik dilihat dari usia kelompok sasaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yakni kelompok generasi muda yang berusia 0-17 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok ini didasarkan pendekatan pembinaan. Di mana dalam pendekatan ini, pendidikan politik diprakarsai pemerintahan dan kepemimpinan sosial, sedangkan peserta didik (anak/siswa) berperan sebagai objek yang dibina. Sedangkan kelompok yang kedua adalah generasi muda yang berusia 18-30 tahun. Pendidikan politik terhadap generasi muda kelompok ini menggunakan pendekatan pengembangan, yakni generasi muda itu sendiri yang memprakarsai pendidikan politik. Struktur pendidikan politik dilihat dari bahan pendidikan politik, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, bahan-bahan pendidikan politik meliputi:
penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara,
kehidupan dan kerukunan hidup beragama,
motivasi berprestasi,
pengamalan kesamaan hak dsan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia,
pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik,
kepercayaan kepada pemerintah,
kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan.
Kegiatan Belajar 2Jalur Pendidikan Politik Jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda yang digunakan dalam pendidikan politik dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni:
Kelompok Jalur Utama
Kelompok Jalur Penunjang, dan
Kelompok Jalur Koordinasi
KELOMPOK JALUR UTAMA Jalur pendidikan politik yang termasuk kelompok jalur utama, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah, sebagai berikut
Kelompok Jalur Keluarga Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan atau yang berperan sebagai pendidik dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur keluarga adalah orang tua dan anggota keluarga terdekat. Peranan keluarga ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak, hal ini dikarenakan pendidikan dalam keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan terutama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup.
Kelompok Jalur Generasi Muda Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan melalui organisasi pemuda. Adapun organisasi kepemudaan yang ada dibagi dalam 3 jalur, yakni:
Jalur SLTP dan SLTA melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Jalur Kampus atau Perguruan Tinggi yakni melalui organisasi mahasiswa intrauniversitas, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
Jalur Kepemudaan. Yang termasuk dalam jalur ini antara lain
KNPI sebagai wadah komunikasi antara generasi muda.
Pramuka
Organisasi mahasiswa ekstrauniversitas, misalnya Himpunan Mahasiswa Islam, atau berbagai organisasi mahasiswa lainnya yang bersifat ekstrauniversitas.
Organisasi pemuda lainnya, seperti karang taruna
Kelompok minat (seperti olah raga, seni budaya, ilmiah.
Kelompok fungsional atau profesional, seperti kewiraswastaan, guru kewirausahaan, dokter, kewartawanan dan sebagainya.
Kelompok Jalur Penunjang Yang termasuk dalam kelompok jalur ini adalah:
Kelompok Jalur sekolah / Prasekolah Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan oleh guru atau pendidik dengan para pembantunya, sedangkan usaha peningkatannya diselenggarakan melalui organisasi orang tua murid, penilik atau melalui kunjungan guru ke rumah orang tua murid dan sebagainya.
Kelompok Jalur masyarakat Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda melalui jalur ini dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers dan media massa lainnya, kursus, dan lembaga diskusi serta melalui jalan yang tidak melembaga seperti pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi, pariwisata, dan pelayanan umum.
Jalur Koordinasi
Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalur pemerintah, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan GBHN yang diwujudkan sebagai berikut:
Sistem koordinasi tunggal melalui suatu badan yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 tahun 1979. Dalam badan ini berbagai departemen/instansi pemerintah yang mempunyai program kepemudaan/generasi muda duduk sebagai anggota agar dengan demikian secara lintas sektoral kebijakan pembinaan dan pengembangan generasi muda dapat terkoordinasi dengan terpadu. Badan ini dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.
Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan generasi muda di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan yang disesuaikan dengan struktur organisasi, situasi, serta kondisi setempat perwakilan yang bersangkutan. Cara kerjanya dikoordinasikan dengan departemen yang bersangkutan.
Kegiatan Belajar 3Model Pendidikan Politik
Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial politik masyarakat serta keadaan lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan politik yang memperhatikan kondisi objektif bangsa akan memberikan manfaat yang tidak sedikit dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan nasional.
Pelaksanaan pendidikan politik hendaknya diberikan dalam bentuk-bentuk dan model-model yang terbatas, baik dari segi waktu, tempat, serta jumlah pesertanya sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan diamati. Model-model pelaksanaan pendidikan politik yang dikembangkan disesuaikan dengan jalur pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, baik dalam cara maupun sarananya.
Beberapa model pendidikan politik yang dapat dilaksanakan bagi generasi muda, antara lain:
Model Keteladanan Model pendidikan politik berupa keteladan biasanya dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada jalur keluarga dan masyarakat. Dalam model ini pembina generasi muda, dalam hal ini terutama orang tua, kerabat yang lebih dewasa, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus mampu bertindak sebagai contoh/suri tauladan, sedapat mungkin setiap tindakan para pembina politik selalu mencerminkan sikap yang positif.
Model Pelatihan Untuk meningkatkan kualitas generasi muda salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan pelatihan, seperti latihan kepemimpinan siswa, latihan dasar kep
© 2008 Puslata UT. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar